Author name: satpolpp

Merujuk pada Perda Kabupaten Karanganyar  No 28 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat , khususnya pada pasal 35 huruf (a) setiap orang dilarang beraktifitas  sebagai pengemis , sesuai dengan amanat  perda tersebut Satpol PP Kabupaten karanganyar secara rutin melakukan oparasi PGOT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan , disamping itu apabila ada […]

Besdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satpol PP selaku bagian dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan ujung tombak yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan ketertiban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satpol PP selaku bagian dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan ujung tombak yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan ketertiban umum