BIDANG GAKDA

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :                             TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya Standar Operasional Prosedur;

  1. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;

 

Mengingat   :   1.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

  1. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
  4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
  5. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
  6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :

KESATU       : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri dari :

  1. SOP Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah
  2. SOP Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
  3. SOP Pelanggaran Peraturan Daerah
  4. SOP Cek Lokasi Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
  5. SOP Surat Peringatan Pelanggaran Peraturan Daerah
  6. SOP Pemanggilan Pelanggaran Peraturan Daerah

 

KEDUA         : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

 

KETIGA        : Satua Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

 

KEEMPAT     :       Dengan ditetapkanya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Nomor : 331.1/12.2    Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

KELIMA        : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Karanganyar,

pada tanggal

 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

KURNIADI MAULATO

 

Tembusan :

  1. Bupati Karanganyar;
  2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
  3. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
  4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

Kabupaten Karanganyar;

  1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Kabupaten Karanganyar.

 

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR      :                   TAHUN 2018

TANGGAL   :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 

Nama SOP

 

 

SOP Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 1.    Pegawai yang mengetahui perundang-undangan

2.    Memahami mekanisme Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah

2.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;
3.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;
4.  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5.  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
6.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
7.  Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
8.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
OPD dan Eksternal SATPOL PP 1.    Berkas Aduan;

2.    Aturan Perundang-undangan;

3.    Komputer.

Peringatan Pencatat dan pendataan

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR      :                 TAHUN 2018

TANGGAL   :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 

Nama SOP

 

 

SOP CEK LOKASI ADUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 1.    Pegawai yang mengetahui perundang-undangan;

2.    Memahami Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah;

3.    Memahami mekanisme Cek Lokasi Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah.

2.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;
3.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;
4.  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5.  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
6.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
7.  Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
8.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
OPD dan Eksternal SATPOL PP 1.    Berkas Aduan;

2.    Aturan Perundang-undangan;

3.    Surat Perintah;

4.    ATK;

5.    Kamera.

Peringatan Pencatat dan pendataan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSEDUR ADUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

 

NO KEGIATAN   PELAKSANA MUTU BAKU KET
KA. SATPOL PP SEKRETARIS  

KABID GAKDA

 

KASIE

JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Menerimaan Aduan dari masyarakat

 

 

–  Konsep surat keluar 10 menit –    Konsep surat diterima

 

2. Menelaah Konsep Surat

 

 

–   Konsep surat keluar

 

10 menit –   Kepastian alamat

–   Sifat surat

–   Kelengkapan berkas

 

3. Memberi Keputusan

 

 

–   Konsep surat keluar 10 menit –   Retur

–   Paraf/tanda tangan

 

4 Mengagendakan dan Mengesahkan –   Buku kendali

–   Buku agenda

–   Kartu kendali

 

10 menit –   Nomor surat

–   Stempel Satpol PP

5 Mendistribusi Surat –   Buku ekspedisi

 

–   Tanda terima

 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG RAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

KURNIADI MAULATO

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR      :                 TAHUN 2018

TANGGAL   :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 

Nama SOP

 

 

SOP OPERASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 1.    Pegawai yang mengetahui perundang-undangan;

2.    Memahami Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah;

3.    Memahami mekanisme Operasi Pelanggaran Peraturan Daerah.

2.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;
3.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;
4.  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5.  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
6.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
7.  Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
8.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
OPD dan Eksternal SATPOL PP 1.    Berkas Aduan;

2.    Aturan Perundang-undangan;

3.    Surat Perintah;

4.    Satpol PP Line;

5.    Kunci Gembok;

6.    ATK;

7.    Kamera.

Peringatan Pencatat dan pendataan

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR      :                   TAHUN 2018

TANGGAL   :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 

Nama SOP

 

 

SOP PEMANGGILAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 1.    Pegawai yang mengetahui perundang-undangan;

2.    Memahami Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah;

3.    Memahami mekanisme Pemanggilan Pelanggaran Peraturan Daerah.

2.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;
3.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;
4.  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5.  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
6.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
7.  Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
8.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
OPD dan Eksternal SATPOL PP 1.    Berkas Aduan;

2.    Aturan Perundang-undangan;

3.    Surat Pemanggilan;

4.    Surat Perintah;

5.    Satpol PP Line;

6.    Kunci Gembok;

7.    ATK;

8.    Kamera.

Peringatan Pencatat dan pendataan

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGNAYAR

NOMOR       :                  TAHUN 2018

TANGGAL    :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 

Nama SOP

 

 

SOP SURAT PERINGATAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 1.    Pegawai yang mengetahui perundang-undangan;

2.    Memahami Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah;

3.    Memahami mekanisme Pemanggilan Pelanggaran Peraturan Daerah.

2.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;
3.  Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;
4.  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5.  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
6.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
7.  Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
8.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
OPD dan Eksternal SATPOL PP 1.    Berkas Aduan;

2.    Aturan Perundang-undangan;

3.    Surat Pemanggilan;

4.    ATK.

Peringatan Pencatat dan pendataan

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR        :                        TAHUN 2018

TANGGAL       :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

NO. Kegiatan Pelaksana Baku Mutu Ket
PPNS Kasi Kabid Kasat Kejari PN Persyaratan/

kelengkapan

Waktu Output
1. Menerima berkas pelanggaran peraturan daerah yang dapat diketahui dari:

1)    Laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas

2)    Tertangkap tangan oleh masyarakat

3)    Diketahui langsung oleh PPNS

4)    Pelimpahan berkas hasil operasi non yustisi.

 

·     Laporan pelanggaran

·     Pelimpahan berkas operasi non yustisi

1 hari Berkas laporan
2. Mengeluarkan surat perintah:

1)    Surat perintah operasi yustisi

2)    Surat perintah penggeledahan

3)    Surat perintah penyidikan

4)    Surat perintah penyitaan

 

·     ATK

 

1 hari ·      Surat perintah operasi yustisi, penggeledahan, penyidikan, penyitaan
3. a)    Melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

b)    Dalam hal dibutuhkan,  penyelidikan dapat meminta bantuan penyelidik Polri

 

Perda / perbup 3 hari Laporan kegiatan
4. a)    Melakukan penyidikan

b)    Hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

 

·  Perda / perbup terkait

·  Blanko penyidikan

1 hari Laporan kejadian
Pelacuran dan Miras
5. a)    Mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi di lokasi.

b)    Tersangka yang mengakui melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati ketentuan peraturan daerah tersebut harus membuat surat pernyataan  dalam waktu 15 hari.

 

ATK

Blanko

1 hari BAP

 

6. Melakukan pemanggilan kepada tersangka, dengan ketentuan:

a)    Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.

b)    Dalam hal Kasat adalah penyidik (PPNS), penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kasat selaku penyidik.

c)    Dalam hal Kasat bukan penyidik (PPNS), surat panggilan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat.

d)    Kesengajaan tersangka tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP.

 

KUHAP

Perda dan perbup

1 hari Tanda terima surat oleh  tersangka
7. Melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, dengan ketentuan:

a)    Dibentuk tim  terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan.

b)    Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan persidangan.

 

Blanko pemberkasan

BAP

Pengantar

3 hari BAP

Permohonan persetujua khusus (penyitaan dan geledah)

8. Menyerahkan berkas perkara, saksi, tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri (untuk perkara non tipiring).

 

Berkas perkara 1 hari Berita acara penerimaan berkas perkara
9. Melakukan penuntutan  dalam sidang  di pengadilan negeri (untuk perkara tipiring).

 

Berkas perkara 1 hari Sidang perkara
10. Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada. ·   Laporan hasil sidang 1 hari ·   Laporan hasil sidang

 

13. Arsip

 

       Karanganyar,

                                                                                                               KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

                                                                                       KABUPATEN KARANGANYAR

                                                                                                     KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

                                                                  Pembina Tingkat I

                                                                                       NIP. 19700510 199003 1 006

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates