Sekretariat

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :                            TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya Standar Operasional Prosedur;

  1. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan     Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten atau Kota;
  6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU       : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Bidang Sekretariat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri dari :

  1. SOP Kartu Istri dan Kartu Suami (Karis dan Karsu)
  2. SOP Kenaikan Gaji Berkala
  3. SOP Kenaikan Pangkat
  4. SOP Penyusunan LKJIP
  5. SOP Pelayanan Tamu
  6. SOP Penyusunan Renja
  7. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
  8. SOP Pemberian Ijin Cuti PNS
  9. SOP Surat Keluar
  10. SOP Surat Masuk

KEDUA         : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

KETIGA        : Satua Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

KEEMPAT     :       Dengan ditetapkanya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Nomor : 331.1/12.2    Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA        : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Karanganyar,

pada tanggal

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

KURNIADI MAULATO

Tembusan :

  1. Bupati Karanganyar;
  2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
  3. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
  4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

Kabupaten Karanganyar;

  1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Kabupaten Karanganyar.

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUATEN KARANGANYAR

NOMOR      :                       TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT

 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 
Nama SOP

 

 

 Kartu Istri dan Kartu Suami

 
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 1.      Memahami peraturan terkait kartu kepegawaian

2.      Mempunyai sifat yang jujur, ramah,cermat dan teliti
2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Karis/Karsu PNS;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 1158/a/Kep/1983 tanggal 25 April 1983 tentang Kartu Isteri/Suami PNS Jo. Keputusan BKN Nomor 007/Kep/1998 tanggal 3 Pebruari 1998 tentang Tambahan Tulisan Nomor Seri pada Kartu Isteri/Suami PNS;
7.     Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN Nomor 377/KR.I/SU/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Kartu Suami PNS dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
Keterkaitan

 

1.      BKPSDM, Satpol PP, Pengajuan Status

 Peralatan/Perlengkapan

 

1.      Data Kepegawaian

2.      Formulir Pendukung

3.      Berkas prsyaratan

4.      Komputer, Laptop,ATK
Peringatan

 

1.      Perlunya Sosialisasi Kartu Pegawai dan Pengadministrasian PNS.

  Pencatatan dan Pendataan

 

1.      Verifikasi berkas

 

LAMPIRAN     :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR      :            TAHUN 2018

TANGGAL   :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR KARTU ISTRI DAN KARTU SUAMI

 

 

                                                                                                     NO KEGIATAN     PELAKSANA MUTU BAKU KET
 

 

PEMOHON

  

BKPSDM

 

 KA.Satpol PP  

KASUBBAG KEPEGAIWAN DAN UMUM

  

SEKRETARIS

 JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1.

 

 

 

 

 Menyiapkan permohonan pembuatan kartu istri dan kartu suami – –
2. Menerima berkas  pengajuan Kartu istri dan Suami

 

 

 –  Berkas yang diusulkan 1 hari –    Berkas surat

 
3. Merekap pengajuan kartu isti dan suami

 

 

 –   Berkas

 

 2 hari –   Daftar rekapan

 
4. Meneliti berkas –   Berkas yang akan diteliti  1 jam –   Berkas lengkap

 
5. Mengajukan paraf dan asman pengantar pengajuan kartu istri dan kartu suami

 

 –   Surat pengantar

–   Berkas lengkap

 

 15 menit –   Berkas disahkan
6.

 

  

Pengiriman Pengajuan Berkas ke BKPSDM

  

–   Buku ekspedisi

 

 5 Menit –   Tanda terima

 

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700510 199003 1 006

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR       :                          TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

BIDANG SEKRETARIAT

 Nomor SOP
Tanggal Pembuat
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Nama  SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  

1.      Memahami peraturan tentang kenaikan gaji berkala

2.      Mampu mengoprasikan komputer dengan baik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4.  Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. Internal Satpol PP 1. Aturan Perundang-undangan

2. fasilitas Manual

 
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Masa kerja golongan  

1. Verifikasi dan Pendaftaran

2. Fasilitas Manual
2. Peninjauan Masa Kerja

3. Kenaikan Pangkat terakhir

 

 

 

 

 

LAMPIRAN :  KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR      :            TAHUN 2018

TANGGAL  :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN

GAJI BERKALA

 

NO KEGIATAN PELAKSANA         MUTU BAKU KET
PEMOHON JFU KASUBAG UMUM & KEPEG JFU KASUBAG PERENCANAAN KASUBAG PERENCANAAN KASUBAG UMUM & KEPEG  

SEKRETARIS

  

KA.Satpol PP

  

BKD

 KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Menyiapkan permohonan pengajuan gaji berkalaa 10 menit –
2. Menerima berkas pengajuan kenaikan gaji berkala 1.Salinan SKEP KGB Terakhir

2.Surat Pengantar

3. SKEP KGB

 

 10 menit –   Kelengkapan berkas
 

3.

  

Meneliti semua berkas kenaikan gaji berkala

 15 menit
4 Memberi paraf dan diteruskan ke Kepala 10 menit
5 Mendistribusi Surat ke BKD 10 menit –   Tanda terima

 

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMON PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

KURNIADI MAULATO, S.os., M.Si

Pembina Tingkat I                                                                                                                                                                                  NIP. 19700510 199003 1 006

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR         : 800 /           TAHUN 2018

TANGGAL     :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN

KARANGANYAR

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

BIDANG SEKRETARIAT

 Nomor SOP
Tanggal Pembuat
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 
Nama SOP KENAIKAN PANGKAT

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  

1.       Memahami proses peraturan kenaikan pangkat.

2.       Mampu mengoprasikan komputer dengan baik.

 
2.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3.   Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4.   Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18).
Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. OPD  

1. Aturan Perundang-undangan

2. Koneksi Internet (SAPK)
2. BKPSDM
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1.       Kompleksitas Proses Kenaikan Pangkat

 

  

1. Verifikasi berkas

 

 

 

 

 

LAMPIRAN:  KEPUTUSAN KEPALASATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR        : 800/           TAHUN 2018

TANGGAL    :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KENAIKAN PANGKAT

 

NO KEGIATAN PELAKSANA   MUTU BAKU KET
Pemohon KASUBAG UMUM & KEPEG Sekretaris Kepala Satuan Kepala BKPSDM KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Menyiapkan Pemohonan Kenaikan Pangkat/Ijasah – –  Fc SK Terakhir Legalisir

–  Fc. SK JFU Legalisir

–  Surat Pengantar ke BKPSDM

 1 Hari –    Kelengkapan berkas

 
2

 

3

 Menerima Berkas/Dokumen permohonan Ujian Kenaikan Pagkat/Ijasah & Meneliti berkas

 

Memberi Paraf  surat pengantar

 – –   Berkas Pengajuan Kenaika Pangkat

 

 

 

Surat Pengantar

 15 menit

 

5 Menit

 –
4 Menandatangani berkas oleh KA. Satpol PP – – 10 menit –   Disahkan Berkas Kenaikan Pangkat

 
5  

Mengirim berkas ke BKPSDM

 – –   Buku ekspedisi

 

 5 Menit –   Tanda terima

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700510 199003 1 006

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR       :                      TAHUN 2018

TANGGAL   :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT PADA KEPALA SATUAN POLISI PAMON G PRAJA

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT

 

 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
 

Disahkan Oleh

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 

 

 
Judul SOP Penyusunan LKjIP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.      Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.      Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.

3.      Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan melalui PP RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.      Keputusan MenPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 

 1.      Kepala Satpol PP

2.      Sekretaris

3.      Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4.      Pelaksana

 
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1.      OPD dan Eksternal SATPOL PP 1.      Peraturan Perundang-undangan

2.      Komputer, Laptop

3.      Renstra

4.      DPA

5.      Renja

6.      RKT

7.      Laporan Keuangan

 
Peringatan Pencatat dan pendataan
Kurangnya Koordinasi antar bidang

 

 

LAMPIRAN:  KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR        :                       TAHUN 2018

TANGGAL    :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN LKjIP

 

NO URAIAN PROSEDUR PELAKSANA MUTU BUKU KET
KA. BKPSDM SEKRETARIS KABID/ KASUBBID PELAKSANA Kelengkapan dan Peralatan Waktu Output
1. Memerintahkan penyusunan LKjIP
MULAI
Disposisi surat   15 Menit Disposisi surat –
2. Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat –  Komputer, Laptop

–  Data Pendukung

–  Flashdisk

–  ATK

 3 Jam Format penyusunan LKjIP –
3. Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja  kepada masing-masing bidang dan sekretariat –  Komputer

–  Data Pendukung

–  Flashdisk

–  ATK

 1 Jam Format penyusunan LKjIP –
4. Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat –  Komputer/

–  Data Pendukung

–  Flashdisk

–  ATK

 4 Jam Format penyusunan LKjIP –
5. Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul –  Komputer

–  Data Pendukung

–  Flashdisk

–  ATK

 3 Hari Draft LKjIP –
6. Membuat Dokumen LKjIP –  Komputer

–  Data Pendukung

–  Flashdisk

–  ATK

 3 Hari Dokumen LKjIP –
7. Mengoreksi Dokumen LKjIP ATK 2 Hari Dokumen LKjIP –
8. Menjilid dan menggandakan Dokumen LKjIP ATK 1 jam Dokumen LKjIP –
9. Bahan informasi di-upload, tersaji dan siap untuk diakses oleh masyarakat umum. –  Komputer

–  Data Pendukung

–  Flashdisk

 2 jam File LKjiP
10. Mengirimkan Dokumen LKjIP Ke Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat serta menyimpan arsipnya
SELESAIA
-Dokumen

– Flashdisk berisi Soft Copy LKjiP

 1 Jam Dokumen LKjIP –

 

 

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700510 199003 1 006

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR           :                  TAHUN 2018

TANGGAL      :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT

 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 
Nama SOP

 

 

 Pelayanan Tamu

 
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.      Peraturan Daerah Kab. Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

2.      Peraturan Bupati No 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi & Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomo 102;

3.      Peraturan Bupati Karanganyar No. 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

 

 1.      Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan jelas

2.      Sopan Santun dalam melayani tamu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1.      OPD dan Eksternal SATPOL PP 1.      Buku Tamu

2.      Ruang Tunggu

 
Peringatan Pencatat dan pendataan
1. Menerima Tamu

 

 

 

 

 

LAMPIRAN:  KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR        :                      TAHUN 2018

TANGGAL    :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN TAMU

 

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
Pengadministrasi Umum Tamu KASUBAG UMUM & KEPEG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT  
1. Mempersilahkan Tamu duduk di Ruangan Tunggu

 

 

 –  Sofa Ruang Tunggu 10 menit –

 
2. Mengisi Buku Tamu

 

 

 –   Buku Tamu

 

 5 menit –   Data Tamu

 
3. Melaporkan kedatangan tamu ke Kasubbag Umum dan Sekretaris

 

 

 –   Data Tamu 15 menit –   Laporan Kedatangan Tamu

 
4 Mengantar Tamu kepada Pejabat yang dituju –   Arahan

 

 10 menit –   Mengantar Tamu masuk ke Ruangan

 

 

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700510 199003 1 006


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR       :                       TAHUN 2018

TANGGAL   :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT PADA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT

 

 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
 

Disahkan Oleh

  

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 

 

 
Nama SOP Penyusunan Renja
DasarHukum KualifikasiPelaksana
1.      Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.      Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.      Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

4.      Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

5.      Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.      Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7.      Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

8.      Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2025.

9.      Peraturan Darah Kabupaten Karanganyar No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2023.

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

 

 1.      Kepala Satpol PP

2.      Sekretaris

3.      Kassubag Perencanaan dan Keuangan

4.      Pelaksana

 
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1.      OPD dan Internal Satpol PP 1.      Peraturan Perundang-undangan

2.      Komputer, Laptop

3.      Renstra

4.      DPA Tahun Lalu

5.      Usulan dari setiap Bidang

6.      RKT

 
Peringatan Pencatat dan pendataan
Kurangnya Koordinasi dengan Bidang – Bidang

 

LAMPIRAN:  KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR        :                       TAHUN 2018

TANGGAL    :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN RENJA

 

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KA. SATPOL PP SEKRETARIS KABID/KASUBBID PELAKSANA BIDANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Merancang / membuat rencana – rencana kinerja sesuai dengan fungsi dan tugas
–  Komputer, Laptop

–  Data Pendukung

–  Flashdisk

–  ATK

 3hari –    Informasi/berita penting
2. Menyusun draft Renja berdasarkan data dari bidang-bidang –  Komputer,Leptop

–  Data Pendukung

–  Flashdisk

–  ATK

 3hari –   Informasi/berita penting
3. Meneliti dan mengkoreksi draft Renja –  ATK 2hari –   Informasi/berita penting
4. Menyempurnakan rancangan renja –  ATK 1hari Informasi/berita penting
5. Memberikan persetujuan rancangan akhir renja –  Flash Disk

–  ATK

 2 jam –   Bahan Informasi resmi
6. Menyampaikan rancangan akhir renja ke Baperlitbang –  Naskah informasi

–  Flash Disk

 1 jam –   Bahan Informasi resmi
7. Bahaninformasi di-upload, tersajidan siap untukdiakses oleh masyarakat umum.
–  Komputer

–  Flash Disk

–  Jaringan Internet

 1 jam –   Informasi kepada publik

 

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700510 199003 1 006

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR       :                      TAHUN 2018

TANGGAL   :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT

 

 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
 

Disahkan Oleh

  

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 

 

 
Nama SOP Penyusunan Rancangan RKA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.      Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

2.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.      Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman – Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.      Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

5.      Peraturan Bupati No 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi & Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomo 102).

 

 1.      Kepala SATPOL PP

2.      Sekretaris

3.      Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4.      Pelaksana
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1.      OPD dan Eksternal Satpol PP 1.      Peraturan Perundang-undangan

2.      Komputer/Notebook

3.      Renstra

4.      DPA Tahun Lalu

5.      Usulan dari Bidang

6.      RKA

 
Peringatan Pencatat dan pendataan

 

LAMPIRAN:  KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR        :                       TAHUN 2018

TANGGAL   :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN RANCANGAN RKA

 

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
KA. SATPOL PP SEKRETARIS KASUBBAG PERENCANAAN PELAKSANA BIDANG-BIDANG TAPD KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1.  

Mendisposisikan surat penyusunan RKA dan nota dinas dalam rangka permintaan data.

 

 

 – Format

– ATK

– Lembar Disposisi

 1 hari Bahan RKA
2. Menyampaikan Nota Dinas ke Bidang-bidang.

 

 – Format

– Penyampaian Nota Dinas

 1 hari Nota Dinas
3. Mengumpulkan bahan penyusunan RKA dari bidang-bidang pada OPD SATPOL PP berdasarkan KUA dan PPAS.

 

 – ATK 1 hari Bahan RKA
4. Meniliti kesusaian antara penganggaran dengan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

 

 – ATK

 

 43 hari Bahan RKA
5. Menyusun rancangan RKA).

 

 – ATK

 

 21 hari Rancangan RKA
6. Meneliti dan koreksi rancangan RKA.

 

 – ATK

 

 3 hari Rancangan RKA
7. Memberikan persetujuan.

 

 – ATK

 

 1 hari Rancangan RKA
8. Mengentrykan RKA dalam aplikasi SIMDA – ATK

 

 7 hari Rancangan RKA
9. Mencetak dokumen RKA hasil entry (hard copy) – ATK

 

 1  hari Rancangan RKA
10. Melakukan pembahasan RKA oleh tim TAPD – ATK

 

 1 hari Rancangan RKA
11. Menyempurnakan RKA dari hasil pembahasan dengan tim TAPD – ATK

 

 3 hari Rancangan RKA
12. Memberikan persetujuan RKA oleh Ka. BKPSDM – ATK

 

 1 hari Rancangan RKA
13. Mengarsipkan RKA – ATK

 

 5 menit RKA

 

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700510 199003 1 006

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR       :                         TAHUN 2018

TANGGAL  :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG SEKRETARIAT KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN  POLISI PAMONG PRAJA

 

 Nomor SOP
Tanggal Dibuat
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Judul SOP Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

1.    JFU yang mengetahui kepegawaian;

2.    Memahami peraturan tentang cuti PNS;

3.    Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, dan cermat.

 

 
2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).
Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1.      Internal Pegawai Satpol  

1. Data Kepegawaian;

2. Berkas persyaratan;

3.Komputer

4. ATK;

5. Buku agenda.
2.      Penjatuhan Hukuman Disiplin
3.      Tambahan Penghasilan dikurangi
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1.      Perlu kecermatan dalam menyiapkan surat pemberian izin cuti karena berpengaruh pada sisa cuti yang akan diambil. 1. Data Kepegawaian

1. Verifikasi Berkas

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALASATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR        :                   TAHUN 2018

TANGGAL    :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR  PEMBERIAN IJIN CUTI PNS

 

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
PEMOHON SEKRETARIS KASUBAG UMUM & KEPEG kEPALA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1.  

Mengajukan berkas cuti

 

 

  

–  Berkas Pengajuan Cuti

  

20 menit
2.  

Memproses permohonan cuti

 

 

  

20 menit
3.  

 

Meneliti Berkas Cuti

 

 

  

–   Berkas

  

15 menit

  

–   Kelengkapan berkas

 
4 Meminta paraf berkas pemohon –   Berkas pengajuan Cuti

 

 5 menit –   Kelengkapan berkas
5 Menandatangani berkas pemohon diterima atau tidaknya oleh kepala –   Berkas Pengajuan Cuti

 

 1 Hari –   Disposiis Surat Cuti oleh Kepala
 

6.

 

 

 

 Penyerahan Surat Cuti pegawai ke pemohon –   Surat Cuti 1 Hari –   Cuti tersampaikan

 

 

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700510 199003 1 006

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR            :                 TAHUN 2018

TANGGAL       :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT

 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 
Nama SOP

 

 

 Surat Keluar

 
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.      Peraturan Daerah Kab. Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

2.      Peraturan Bupati No 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi & Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomo 102;

3.      Peraturan Bupati Karanganyar No. 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

 

 1.      JFU

2.      Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.      Sekretaris Satpol PP

4.      Kepala Satpol PP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1.      OPD dan Eksternal SATPOL PP 1.      Aturan Perundang-undangan

2.      Komputer

3.      Buku Agenda

 
Peringatan Pencatat dan pendataan
Kendala Proses Persuratan 1. Pengagendaan / Penerjemahan Surat

2. Pemahan Surat R atau Tidak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR        :                    TAHUN 2018

TANGGAL    :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR  SURAT KELUAR

 

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KA. SATPOL PP SEKRETARIS KASUBAG UMUM & KEPEG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Menerimaan Konsep  Surat Keluar

 

 

 –  Konsep surat keluar 10 menit –    Konsep surat diterima

 
2. Menelaah Konsep Surat

 

 

 –   Konsep surat keluar

 

 10 menit –   Kepastian alamat

–   Sifat surat

–   Kelengkapan berkas

 
3. Memberi Keputusan

 

 

 –   Konsep surat keluar 10 menit –   Retur

–   Paraf/tanda tangan

 
4 Mengagendakan dan Mengesahkan –   Buku kendali

–   Buku agenda

–   Kartu kendali

 

 10 menit –   Nomor surat

–   Stempel Satpol PP
5 Mendistribusi Surat –   Buku ekspedisi

 

 –   Tanda terima

 

 

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700510 199003 1 006

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  KABUPATEN KARANGNYAR

NOMOR            :               TAHUN 2018

TANGGAL       :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT

 

 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

 
Nama  SOP Surat  Masuk
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.      Peraturan Daerah Kab. Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Karanganyar;

2.      Peraturan Bupati No 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi & Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomo 102;

3.      Peraturan Bupati Karanganyar No. 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

 

 

 1.      Memahami pengagendaan surat

2.      Memahami Disposisi Pimpinan

3.      Mampu mengoprasikan Komputer dengan baik
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1.      OPD dan Internal Satpol PP 1.      Aturan Perundang-undangan

2.      Komputer

3.      Buku Agenda

 
Peringatan Pencatat dan pendataan
Kendala Proses Penyuratan

 

 Pengangenda / Penerjemahan Surat

Membedakan Surat R dan tidak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN:  KEPUTUSAN KEPALASATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR        :                    TAHUN 2018

TANGGAL    :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR  SURAT MASUK

 

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
Pengadministrasian Umum Bidang  

Kepala Satuan

 Kasubbag Umum KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Menerima Surat Masuk

 

 

 –  Surat Masuk 10 menit –    Surat Masuk

 
2. Meregrestasi/Mengagenda Surat Masuk &Memberi Lembar Disposisi pengantar surat idampaikan ke Kepala.

 

 

 –   Surat Masuk yang sudah ditangani pengadministrasian umum

 

 10 menit –   Surat Masuk yang diberi lembar disposisi

 
3.  

Mempelajari Surat Masuk & Mendisposisi Surat Masuk

 

 –   Surat Masuk yang di disposisi 20 menit –   Surat Masuk sudah di disposisi

 
4 Agenda Disposisi –   Buku Agenda dan lembar disposisi

 

 10 menit –   Arsip Disposisi surat
5 Menindak lanjuti disposisi atasan & Mnedistribusikan Kepada Bidang Yang tunjuk. –   Buku ekspedisi

 

 5 Menit –   Tanda terima

 

 

 

Karanganyar,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

 

 

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700510 199003 1 006


Scroll to Top