TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK DAN  FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 

Satuan Polisi Pamong Praja  dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang – Undang nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dinyatakan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada huruf e yaitu pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dijabarkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam bertugas dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perda, dan Bidang Perlindungan Masyarakat & Pemadan Kebakaran) dan 6 (enam) Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Penanganan Ketentraman  dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Kepala Seksi Penindakan, Kepala Seksi  Perlindungan Masyarakat dan Kepala Seksi Pemadam Kebakaran serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan Perlindungan Masyarakat & Pemadam Kebakaran. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang ketertiban dan ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  4. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Selain itu dalam pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. Pengkoordinasian kegiatan;
  2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
  3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  7. Penyelenggaraanpengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan jbarang/jasa;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

3.Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Menurut pasal 9 ayat 1, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

4.Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Menurut pasal 9 ayat 1, Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan, dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum)

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selain itu dalam pasal 19 Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum juga mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  3. Pemantauan dan evaluasi di bidang-bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana disebut dalam pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penegakan Peraturan Daerah. Selain  menurut pasal 13, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah juga mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
  3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
  4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.Kepala Bidang Perlidungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Selain itu menurut pasal 25 kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran juga mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perlidungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlidungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
  3. Pemantauan dan evaluasi di bidang Perlidungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
  4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.Kepala Seksi  Operasional dan Pengendalian

Kepala Seksi  Operasional dan Pengendalian dalam pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan operasional dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum.

9.Kepala Seksi Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum.

10.Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan menurut pasal 15 ayat (1)  melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.

11.Kepala Seksi Penindakan

Kepala Seksi Penindakan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penindakan.

12.Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat menurut pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan masyarakat.

13.Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemadan kebakaran.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates