Rapat Fasilitasi dan Konsultasi Pembahasan Raperda Pejabat PPNS dan PKL

IMG-20160616-WA0060Pada Hari Senin, 13 Juni 2016 Seksi Gakda Satpol PP Kabupaten Karanganyar menghadiri undangan dari Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pedagang Kaki Lima (PKL), Rapat dipimpin oleh Kasubbag Pengawasan Hukum Wilayah II  Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ibu Lusi Arjuni, S.S, M.H. Pada kesempatan tersebut juga hadir dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Bp. Priharto Adi selaku PPNS dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar, Bp. Zulfikar Hadidh, S.H beserta jajarannya.

Adapun kegiatan konsultasi membahas draft Raperda PKL dan PPNS yang diajukan oleh Satpol PP berjalan lancar dengan sedikit pembenahan dan koreksi yang tidak substansial.

Latar belakang diajukannya kedua draft raperda tersebut dikarenakan sebagai berikut :

  1. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, khususnya yang menyangkut persyaratan untuk diangkat menjadi PPNS, adanya tambahan kode etik PPNS, pembentukan sekretariat PPNS, Artibut dan pakain PPNS, dll.
  2. Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), perlu dilakukan perubahan karena masih mengatur terkait retribusi PKL, padahal ketentuan aturan untuk menarik retribusi terhadap PKL sudah dihapus. Selain itu perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang lebih baru, seperti : Peraturan Presiden  Nomor  125  tahun  2012  tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

IMG-20160616-WA0056

Dengan adanya perubahan raperda PPNS, diharapkan keberadaan PPNS di Kabupaten Karanganyar kedepan lebih profesional, maju, dan menjunjung tinggi HAM dalam penegakan setiap peraturan Perundang-undangan yang mejadi dasar kewenangannya. Adapun untuk keberadaan PKL akan lebih tertata, terbina, dan teratur sehingga bisa membantu kebijakan pemda Karanganyar untuk mewujudkan program Bupati Karanganyar dalam menciptakan 10.000 wiraswasta baru. [baim]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates