Bintek Penanggulagan HIV/AIDS 2016 Di Pekalongan

IMG_20160421_155209Sebagaimana kita sadari bersama bahwa epidemic HIV dan AIDS mengancam kesejahteraan serta ketenteraman masyarakat dunia, karena hingga saat ini belum ditemukan vaksin penyembuhnya sehinggan menjadi masalah pembangunan kesehatan yang sangat serius bagi seluruh bangsa dan Negara tidak terkecuali  Indonesia.

Menyadari cara penularan penyakit HIV dan AIDS yang lebih berpangkal dari factor perilaku, khususnya perilaku seksual yang tidak sewajarnya ataupun melalui wahana alat suntik, maka upaya pencegahan dan penanggulangan menjadi masalah social yang sangat pelik serta kompleks,  termasuk upaya identifikasi terhadap pengidap yang cenderung menunjukkan fenomena gunung es.

Anggota Satpol PP karena tugas dan tanggungjawabnya seringkali melakukan operasi yang berhubungan dengan resiko tinggi terhadap penularan virus HIV/AIDS, di sisi lain selama ini para anggota Pol PP masih minim dalam mendapatkan bekal pengetahuan tentang penanggulangan virus HIV/AIDS dan resiko penularannya.

Dasar Pelaksanaan

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 331.1/2803/SJ Tanggal 24 Juli 2012 tentang Peningkatan Peran Satpol PP Dalam Penanggulangan HIV/AIDS;
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 444.24/2259/SJ Tanggal 3 Mei 2013 pada point empat yakni “ Menugaskan Satpol PP untuk terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 331.1/2803/SJ Tanggal 24 Juli 2012 dan Rencana Aksi Daerah (RAT);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

IMG_20160421_102958IMG_20160421_111209

Maksud

Agar pelibatan anggota Satpol PP dalam penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu antara KPA, Satpol PP, instansi terkait dan masyarakat (LSM).

Tujuan

  • Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HIV/AIDS kepada peserta kegiatan;
  • Memberikan pengetahuan teknik dan keterampilan bagi anggota Satpol PP dalam ikut mencegah berkembangnya HIV/AIDS di Jawa Tengah;
  • Mendorong Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk berperanaktif dalam penanggulangan HIV/AIDS melalui pelibatan Satpol PP;

Penyelenggara Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Penanggulangan HIV/AIDS adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan pada hari Selasa s/d Jumat tanggal 19 s/d 22 April 2015 bertempat di Hotel Horison Jl. Gajah Mada No. 11A Kota Pekalongan.

Peserta  terdiri dari Anggota Satpol PP Kab/Kota dan Provinsi Jawa Tengah yang membidangi dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan jumlah peserta 65 orang.

Materi dan Nara Sumber :

  1. “ Kebijakan dan peran serta Satpol PP dalam penganggulangan HIV dan AIDS “, oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah.
  2. “ Pengertian, Penularan dan Akses Layanan IMS, HIV dan AIDS “ oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
  3. “ Populasi Risiko Tinggi dan Penanganannya “, oleh Yayasan Kalandara Semarang.
  4. “ Pembelajaran Lapangan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan HIV dan AIDS di Kabupaten Batang “, oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Batang.
  5. Nara sumber dari : Omah Sadar Bat ang (Lembaga Pendamping Populasi Kunci di Batang) dan  ODHA – Kabupaten Batang.

KESIMPULAN

  1. Pemerintah Daerah agar segera menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 331.1/2803/SJ Tanggal 24 Juli 2012 tentang Peningkatan Peran Satpol PP Dalam Penanggulangan HIV/AIDS dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 444.24/2259/SJ Tanggal 3 Mei 2013 pada point empat yakni “ Menugaskan Satpol PP untuk terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 331.1/2803/SJ Tanggal 24 Juli 2012 dan Rencana Aksi Daerah (RAT).
  2. Perlu adanya Koordinasi dan komitmen bersama antara KPA, Satpol PP, Instansi terkait dan Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tiap-tiap Kabupaten/Kota.
  3. Perlu segera disusun dan diterbitkan Perda/Perbup tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di masing-masing Kabupaten/Kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates